Kedungombo Boleh Buka, Asal Tanpa Retribusi

GROBOGAN- Permasalahan keuangan yang menimpa obyek wisata Waduk Kedungombo (Wko) tidak boleh berpengaruh pada dunia pariwisata di Kabupaten Grobogan. Karenanya, Kejaksaan Negeri Grobogan (Kejari) memperbolehkan pengelola diperbolehkan mengopersionalkan dan membuka wisata Wko."Kita perbolehkan wisata Kedungombo dibuka untuk umum. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan pungutan uang tiket sebelum ada dasar hukum yang jelas," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Grobogan Edi Handojo, kemarin.

Edi menjelaskan, untuk membahas permasalahan pihaknya telah melakukan rapat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Selain melakukan gelar kasus di Kejaksaan, terkiat permasalahan pengelolan keuangn WKO Kejaksanaan Grobogan juga memintai keterangan Ketua Koprasi Karyawan WKO. Pemeriksaan, tambahnya seperti kemana uang yang didapat dari pengelolaan aset negara itu mengalir. "Jika masuk ke negara seperti pengelolaan atau penyewaan alat berat di PU (Pekerjaan umum) itu tidak dilarang. Tapi jika memanfaatkan aset negara untuk menambah kesejahteraan karyawan BBWS itu yang tidak diperbolehkan," ungkap Kajari.

Selain itu, kita juga meminta keterangan terkait keberadaan koprasi BBWS di Kedungombo. Dimana, seharusnya koprasi membuat perwakilan dimana mereka menggelar kegiatan.

"Kita mintai keterangan Dinas Koprasi Grobogan. Status koprasi BBWS di Kedungombo seperti apa," tambahnya.

Terkait dana yang terkumpul selama puluhan tahun pengelolaan wisata Kedungombo Kajari mengaku tidak tahu secara pasti. Namun, pendapatan tidak saja yang dipungut dari tiket masuk namun juga penyewaan lapak pada lebih dari 140 pedagang. "Dulu pertahun pengelolan uang sampai Rp 300 juta. Tapi secara pasti harus dilihat data," imbuhnya.

Terkait permasalahan uang yang berimbas penutupan Kedungombo, diharapkan Saminem dan sesama pedagang, tidak berlangsung lama. "Kami berharap bisa kembali ramai. Kami kan mengandalkan dapat uang dari jualan di Kedungombo," tambahnya.(iya)

Baca Juga