Pemprop Jateng Pertanyakan Penanggulangan Kemiskinan di Grobogan

GROBOGAN- Kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, dipertanyakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  Dari puluhan miliar dana yang dikucurkan ke Kabupaten pemilik daratan terluas di Jateng itu, kurang dari dua orang dari setiap desa yang mampu terentas dari angka kemiskinan.“Dari data 2015, satu tahun di Kabupaten Grobogan angka kemiskinan hanya turun 417 orang. Jika jumlah desa 273 se-Kabupaten Grobogan. Berarti yang bisa dientaskan hanya satu setengah orang miskin dari setiap desa,” ungkap Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapeda) Provinsi Jateng Ir Sujarwanto Dwiatmoko Msi, saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TKPKD Provinsi Jateng dan TKPKD Kabupaten Grobogan tahun 2017, di Pendopo Kabupaten Grobogan, Senin (6/11).

Ir Sujarwanto menambahkan, kendati hanya mampu mengentaskan satu setengah orang miskin saja, Kabupaten Grobogan telah digelontor uang puluhan miliar baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi.“Dana untuk pengentasan kemiskinan ada banyak sumber. Anggaran kabupaten yang fokus saja Rp 1,4 miliar ditambah program nasional sekitar Rp 30 miliar. Kemana saja sehingga orang miskinnya tidak selesai,” imbuhnya. 

Ia mempertanyakan langsung di acara yang dihadiri Bupati Sri Sumarni, Sekda Moh Sumarsono, Kepala Bapeda Kabupaten Grobogan Anang Harmunanto dan perwakilan desa dan kecamatan se Kabupaten Grobogan.

Dari program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, saat ini Kabupaten Grobogan masuk 15 kabupaten dengan indek kemiskinan di atas provinsi dan nasional yakni pada angka 13,57 persen. Kendati mempertanyakan kinerja pemerintah Kabupaten, Sujarwanto Dwiatmoko mengakui, permasalahan adanya warga desa yang ingin disebut sejahtera lantaran berharap tunjangan dana dari pemerintah.“Saya berharap pembangunan di Kabupaten dilakukan seperti pemerintah pusat yakni dilakukan mulai tepi bukan di tengah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Dari data yang merah ada dipinggir daerah seperti Tawangharjo, yang hijau hanya ditengah kota atau dekat pusat pemerintahan saja,” ungkapnya. 

Ia berharap dewan terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui program reses dan aspirasi.

“Saya berharap dewan yang memiliki dana reses dan aspirasi bisa dialokasikan ke daerah pinggiran,” tambahnya.

Ditemui terpisah, Bupati Sri Sumarni mengungkapkan, angka kemiskinan yang dipaparkan Bapeda Provinsi Jateng adalah data di tahun 2015. “Saya memimpin sudah ada angka itu. Itukan hasil tahun 2014 belum masa kepemimpinan saya. Sedang, program tahun 2016 baru akan keluar evaluasi pada tahun 2017,” ungkapnya didampingi Sekda dan Kepala Bappeda.

Ditahun 2017, berbagai program pengentasan kemiskinan terus dilakukan salahsatunya dengan menggelar kegiatan tentara manunggula membangun desa (TMMD) dengan melakukan bedah rumah dan jambanisasi. “Selain program, kita juga akan melakukan pengecekan kembali mencari data real tentang angka kemiskinan. Kelihatanya tidak sebanyak itu,” imbuh mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.(re) 

Baca Juga